Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Bagi anggota dewan yang ingin mengikuti Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD, bisa menghubungi: 08121391177

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 mengenai tugas dari komisi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta APBD yang sesuai dengan ruang lingkup tugas dari komisi. Mengenai ketentuan penyusunan serta penetapan APBN atau APBD di dalam undang-undang No. 17 pada Tahun 2003 yang inti dari isinya meliputi penegasan pada tujuan serta fungsi dari penganggaran oleh pemerintah, kemudian penegasan peran dari DPR atau DPRD dan pemerintah dalam proses untuk penyusunan serta penetapan anggaran.

Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Kemudian pengintegrasian dari sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyatuan anggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, serta penggunaan kerangka pengeluaran untuk jangka menengah dalam menyusun anggaran. Berikut ini mengenai fungsi dan wewenang dari DPRD.

Narasumber terbaik siap memberikan pembelajaran dalam Bimtek DPRD, jadi segera hubungi kami sekarang juga untuk mendapatkan bonus:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id


WA Pusdiklat Pemendagri
Telepon Pusdiklat Pemendagri

Silahkan diskusikan dengan team kami untuk lebih lengkapnya mengenai materi, jadwal ataupun bonus dan fasilitas yang akan didapatkan.

Seputar Materi Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Fungsi dari DPRD

Adapun fungsi dari DPRD yaitu legislasi yang berhubungan dalam pembentukan peraturan daerah. Kemudian ada fungsi anggaran yaitu kewenangan di dalam hal anggaran daerah atau APBD. Selanjutnya fungsi pengawasan yaitu kewenangan dalam mengontrol dari pelaksanaan perda serta peraturan lainnya dan kebijakan pemerintah daerah.

Tugas, Wewenang, dan Hak DPRD

Tugas serta wewenang dari DPRD antara lain, pertama membentuk peraturan daerah dengan kepala daerah, kedua yaitu membahas serta memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang diajukan oleh kepala daerah, ketiga yaitu melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan daerah serta APBD, ketiga yaitu mengusulkan.

Adapun usulan tersebut adalah untuk DPRD provinsi, untuk pengangkatan atau pemberhentian gubernur atau wakil gubernur pada presiden lewat menteri dalam negeri agar memperoleh pengesahan pengangkatan atau pemberhentian, untuk DPRD kabupaten yaitu pengangkatan atau pemberhentian bupati atau wakil bupati pada menteri dalam negeri lewat gubernur, untuk DPRD kota yaitu pengangkatan atau pemberhentian wali kota atau wakil wali kota pada menteri dalam negeri lewat gubernur.

Kemudian memilih untuk wakil kepala daerah yaitu wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil wali kota jika terjadi kekosongan jabatan pada wakil kepala daerah. Selanjutnya tugas dan wewenang keempat yaitu memberikan pendapat serta pertimbangan pada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, kelima yaitu memberi persetujuan pada rencana kerja sama internasional yang dikerjakan oleh pemerintah daerah.

Tugas yang keenam yaitu meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, ketujuh yaitu memberikan persetujuan pada rencana kerja sama dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga yang mana membebani masyarakat serta daerah, tugas kedelapan yaitu mengupayakan untuk terlaksananya kewajiban daerah yang sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas serta wewenang lainnya yang sudah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pokok DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Fungsi dari DPRD dalam proses penyusunan serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pada perencanaan, penentuan pada prioritas, serta melakukan pengawasan.

Itulah di atas mengenai fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.

Jadwal Diklat Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Jadwal Bimtek Maret 2019 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
04 - 05 Maret 2019

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang

14 - 15 Maret 2019
22 - 23 Maret 2019
29 - 30 Maret 2019

Jadwal Bimtek April 2019 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
05 - 06 April 2019

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang

12 - 13 April 2019
25 - 26 April 2019
29 - 30 April 2019

Jadwal Bimtek Mei 2019 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Mei 2019

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang

10 - 11 Mei 2019
16 - 17 Mei 2019
21 - 22 Mei 2019
28 - 29 Mei 2019

Jadwal Bimtek Juni 2019 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
19 - 20 Juni 2019

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang

27 - 28 Juni 2019

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Bimtek Sebesar:

    • Rp. 4.500.000 (Fasilitas Penginapan)

    • Rp. 3.500.000 (Tanpa Fasilitas Penginapan)


  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri
Telepon Pusdiklat Pemendagri

Atau bisa mengisi form pendaftaran yang tersedia di situs ini

Form Pendaftaran Bimtek


Untuk pendaftaran bimtek silahkan isi form dibawah ini, atau bisa juga dengan menghubungi kami secara langsung melalui Telepon / SMS / WA: 08121391177


Jika setelah melakukan pendaftaran lewat form diatas namun belum ada konfirmasi dari team kami, maka anda bisa menanyakannya langsung lewat nomor yang tertera diatas.

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. Twin Sharing untuk peserta menginap.

  3. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  4. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  5. Sertifikat Pelatihan.

Bonus dan Promo



  1. City Tour (Peserta wajib konfirmasi).

  2. Antar dan Jemput di Bandara Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta wajib konfirmasi).


*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Untuk pertanyaan seputar bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD bisa menghubungi CS kami dari nomor diatas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Silahkan masukkan nomor telepon agar kami bisa menghubungi anda kembali