Bimtek Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Jika anda ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti Bimtek Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran ataupun sekedar bertanya, bisa menghubungi kami: 08121391177

Suatu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen anggaran yang dibuah oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah untuk pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Jika anda tertarik untuk mengikuti Bimtek KUA dan PPAS untuk DPRD, bisa menghubungi team kami melalui:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Telpon / SMS / WA: 08121391177
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id

Adapun hal yang masih kurang jelas bisa ditanyakan melalui nomor yang tertera diatas.

Materi Bimtek Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

APBD

Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdassarkan RKPD serta pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan Mentri  Dalam Negeri setiap tahun yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (13/2006). Pedman penyusunan APBD yaitu berisi pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenan, terknis penyususnan APBD serta hal khusus lainnya.

Bimtek Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Strategi untuk pencapaian sendiri memuat langkah-langkah Rancangan KUA, kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya kongkret dalam mencapai suatu target.

Lebih jelasnya untuk materi Pelatihan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran bisa menghubungi customer support yang tersedia.

PPAS

Dalam rancangan PPAS yaitu memuat, menentukan skala priorotas pembangunan daerah, menentukan skla prioritas program masing-masing urusan, penyusunan plafon anggaran sementara untuk maing-masing program atau kegiatan> Dari kesemua rancangan KUA dan PPAS tersebut tujuannya meruapakan langkah-langkah untuk mencapai target yang diharapkan.

Pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan rancangan KUA dan PAS akan disampaikan kepada DPRD, untuk kemudian dibahas dalamm pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan TAPD bersama dengan panitia anggaran  DPRD.

KUA dan PPAS

Sebelumnya rancangan KUA dan rancangan PPAS dibahas dan disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Format KUA dan PPAS telah tercantum didalam Lampiran A.X.a dan A.XI.a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

KUA dan PPAS yang disepakati masing-masing dituangkan kedala nota kesepakatan yang kemudian ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.

Semoga kami bisa menjadi rekanan anda dalam melaksanakan Diklat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran bagi DPRD.

Berhalangan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS

Penandatanganan nota kesepakaan KUA dan PPAS akan dilakukan oleh penjabat yang telah ditunjuk dan diberikan wewenang, jika kepala daerah berhalangan hadir. Format nota dari kesepakatan tersebut telah tercantum dalam Lampiran A.XII.a Peraturan Menteri Dalam Negeri (13/2006)

Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD sesuai dengan nota kesepakatan. Rancangan tersebut mencakup banyak hal telah disiapkan TAPD tentang rancangan surat edaran kepada daerah.

Surat edaran kepala daerah diterbitkan memiliki batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dengan alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, serta dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga dan prioritas pembangunan daerah dan program, Awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Jadwal Diklat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Jadwal Bimtek Agustus 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek September 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
07 - 08 September 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

13 - 14 September 2018
19 - 20 September 2018
27 - 28 September 2018

Jadwal Bimtek Oktober 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Oktober 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

12 – 13 Oktober 2018
17 – 18 Oktober 2018
26 – 27 Oktober 2018

Jadwal Bimtek November 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
02 – 03 November 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

08 – 09 November 2018
15 – 16 November 2018
22 – 23 November 2018
29 – 30 November 2018

Jadwal Bimtek Desember 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
05 – 06 Desember 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

14 – 15 Desember 2018
19 – 20 Desember 2018
27 – 28 Desember 2018

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Sebesar Rp. 4.500.000.

  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri

Telepon Pusdiklat Pemendagri




Atau bisa mengisi form pendaftaran yang tersedia di situs ini


Form Pendaftaran Bimtek


Untuk pendaftaran bimtek silahkan isi form dibawah ini, atau bisa juga dengan menghubungi kami secara langsung melalui Telepon / SMS / WA: 08121391177


Jika setelah melakukan pendaftaran lewat form diatas namun belum ada konfirmasi dari team kami, maka anda bisa menanyakannya langsung lewat nomor yang tertera diatas.

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. Twin Sharing untuk peserta menginap.

  3. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  4. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  5. Sertifikat Pelatihan.

  6. Bonus dan Promo




  1. City Tour (Peserta wajib konfirmasi).

  2. Antar dan Jemput di Bandara Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta wajib konfirmasi).


*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Silahkan hubungi kami untuk lebih jelasnya mengenai Bimtek Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *