Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

Berdasarkan dengan system self assesment bahwa masyarakat ataupun instansi pemerintahan memiliki kewajiban perpajakan, wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Untuk itu wajib pajak mempunyai kewajiban dalam mendaftarkan diri ke kantor palayanan pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Agar anda bisa lebih memahami mengenai hal tersebut diatas, maka anda bisa mengikuti Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pemendagri. Untuk lebih jelasnya silahkan hubungi kami:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id


WA Pusdiklat Pemendagri
Telepon Pusdiklat Pemendagri

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara, jadi setiap wajib pajak haruslah mengerti kewajibannya dalam perpajakan termasuk pemerintah itu sendiri.

Info Diklat Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terkait oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapakan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan suatu tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanaan hak serta kewajiban di bidang perpajakan merupakan pengertian dari NPWP. Pendaftaran NPWP juga bisa melalui online.

Ada beberapa fungsi NPWP seperti saran dalam administrasi perpajakan, identiras wajib pajak, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan, kemudian dicantuman dalam setiap dokumen perpajakan. untuk itu sangat diperlukan NPWP dalam perpajakan.

Sehingga perpajakan harus sesuai dengan ketentuan yang ada dan  berlaku dibidang perpajakan, pihak yang telah melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Bendahara sendiri merupakan termasuk bendahara pengeluaran, pemegang kas dan penjabat lainnya yang menjalankan fungsi yang sama.

Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

Untuk memahami dan menjalankan wajib pajak dengan benar maka anda bisa mengikuti Pelatihan Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah dari Pusdiklat Pemendagri.

Undang-Undang Yang Mengatur Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

Tentu saja bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, especially yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilan dan juga bea materai. Untuk kewajiban pajak bagi BUMN/BUMD telah ditetapkan sebagai pemungut PPN dan PPnBM dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 136/PMK. 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 85/PMK 03/2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN/PPnMB serta tata cara pemungutan, pelaporan dan penyetoran.

Tidak terkecuali juga dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah juga memiliki peran dan kewajibab mereka didalam bisang perpajakan. Baik atas pengeluaran atau berbelanja barang/jasa, serta dengan modal yang suumber dananya berasal dari APBN atau APBD.

APBN dan APBD

Pengertian APBN atau APBD juga termasuk penerimaan pemerintah yang tidak dimasukkan dalam APBN dan/atau APBD misalnya seperti penerimaan dari masyarakat yang telah diterima oleh BLU (Badan Layanan Umum) serta penerimaan Desa yang tertuang dalam APBDes yang tidak berasal dari APBN dan APBD.

Didalam hal ini seorang bendahara juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan hal-hal dimana saja yang harus dilakukan oleh seorang bendahara. Namun kewajiban perpajakan bagi setiap instansi pemerintah, bukan hanya bendahara saja, tapi semua aparatur pemerintahan

Jadwal Pelatihan Pajak

Berikut ini adalah jadwal untuk Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah:

Jadwal Bimtek Maret 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
Rabu - Kamis
04 - 05 Maret 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

Rabu - Kamis
11 - 12 Maret 2020
Kamis - Jumat
19 - 20 Maret 2020
Jumat - Sabtu
27 - 28 Maret 2020

Jadwal Bimtek April 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
02 - 03 April 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

Rabu - Kamis
08 - 09 April 2020
Kamis - Jumat
16 - 17 April 2020
Rabu - Kamis
22 - 23 April 2020
Selasa - Rabu
28 - 29 April 2020

Jadwal Bimtek Mei 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
07 - 08 Mei 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

Jumat - Sabtu
15 - 16 Mei 2020
Selasa - Rabu
19 - 20 Mei 2020

Jadwal Bimtek Juni 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
Rabu - Kamis
03 - 04 Juni 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

Rabu - Kamis
10 - 11 Juni 2020
Selasa - Rabu
16 - 17 Juni 2020
Selasa - Rabu
23 - 24 Juni 2020

Kami menyediakan banyak materi untuk bidang perpajakan, oleh karena itu jika anda menginginkan materi lainnya maka silahkan pilih di halaman “Bimtek Pajak“.

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Bimtek Sebesar:

    • Rp. 4.500.000 (Fasilitas Penginapan)

    • Rp. 3.500.000 (Tanpa Fasilitas Penginapan)


  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri
Telepon Pusdiklat Pemendagri

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. Twin Sharing untuk peserta menginap.

  3. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  4. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  5. Sertifikat Pelatihan.

Bonus dan Promo



  1. Antar dan Jemput di Bandara Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta wajib konfirmasi).


*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Jadwal, Harga dan Lokasi Pelatihan Sewaktu-waktu dapat berubah

Jika anda masih memiliki pertanyaan seputar Bimtek Pajak yang akan diadakan oleh Pusdiklat Pemendagri dengan materi “Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah” maka anda bisa menghubungi kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Silahkan masukkan nomor telepon agar kami bisa menghubungi anda kembali