Bimtek Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Untuk informasi Bimtek Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018, silahkan hubungi: 08121391177

Dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 disebutkan bahwa DPRD provinsi / kabupaten / kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Pembentukan Perda / Legislasi
  2. Anggaran
  3. Pengawasan

Lebih jelasnya mengenai pelatihan Tatib DPRD bisa menghubungi kontak CS kami:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Telpon / SMS / WA: 08121391177
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id

DPRD mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Dimana Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

Bimtek Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Dalam hal ini DPRD bisa meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, ataupun warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Sekilas Materi Bimtek Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan Bimtek Sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2018. Berikut materi selengkapnya:

Fungsi Pembentukan Perda

Untuk membentuk perda maka dibuatlah kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dalam jangka setahun, berdasarkan prioritas dalam membentuk rancangan peraturan daerah.

Semua peraturan ini bisa dari kepala daerah ataupun DPRD yang kemudian ditambahkan dengan penjelasan ataupun keterangan dan naskah akademik.

Setiap rancangan yang sudah disetujui oleh paripurna DPRD akan diberitahukan melalui surat dari pimpinan DPRD atau kepada daerah, kemudian akan dibahas lagi oleh semua pihak terkait untuk menghasilkan persetujuan bersama.

Dalam PP ini dijelaskan bahwa rancangan perda bisa ditarik kembali sebelum dilakukan pembahasan bersama oleh kepala daerah dan dprd. Kemudian rencana yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali ada persetujuan bersama dari kedua belah pihak.

Selengkapnya mengenai Bimtek Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota bisa menghubungi kontak yang tersedia di situs ini.

Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 bisa diwujudkan dengan membahas dan melakukan persetujuan bersama atas rancangan perda APBD oleh Kepala Daerah.

Pembahasan rancangan perda tentang APBD dilakukan oleh Kepala Daerah dan juga DPRD setelah pemerintah menyampaikan rancangan peraturan daerah dan juga penjelasan serta semua dokumen sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Silahkan kontak kami untuk mengikuti Diklat Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota dari Pusdiklat Pemendagri.

Fungsi Pengawasan

Menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2018 bahwa pengawasan anggota DPRD meliputi:

  1. Melaksanakan peraturan daerah dan juga peraturan kepala daerah.
  2. Melaksanakan semua aturan undang-undang mengenai penyelenggaraan pemda.
  3. Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Pengawasan DPRD meliputi:

  1. Rapat kerja komisi dengan pemda.
  2. Melaksanakan kunjungan kerja.
  3. Rapat dengar pendapat umum.
  4. Menerima pengaduan masyarakat.

Jadwal Bimtek Bimtek Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Berikut ini adalah jadwal pelatihan dari Pusdiklat Pemendagri untuk materi Bimtek Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018:

Jadwal Bimtek Agustus 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek September 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
07 - 08 September 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

13 - 14 September 2018
19 - 20 September 2018
27 - 28 September 2018

Jadwal Bimtek Oktober 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Oktober 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

12 – 13 Oktober 2018
17 – 18 Oktober 2018
26 – 27 Oktober 2018

Jadwal Bimtek November 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
02 – 03 November 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

08 – 09 November 2018
15 – 16 November 2018
22 – 23 November 2018
29 – 30 November 2018

Jadwal Bimtek Desember 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
05 – 06 Desember 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

14 – 15 Desember 2018
19 – 20 Desember 2018
27 – 28 Desember 2018

Jika anda ingin melihat semua jadwal lain ataupun semua materi yang tersedia maka bisa mengunjungi halaman “Bimtek DPRD”.

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Sebesar Rp. 4.500.000.

  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri

Telepon Pusdiklat Pemendagri




Atau bisa mengisi form pendaftaran yang tersedia di situs ini


Form Pendaftaran Bimtek


Untuk pendaftaran bimtek silahkan isi form dibawah ini, atau bisa juga dengan menghubungi kami secara langsung melalui Telepon / SMS / WA: 08121391177


Jika setelah melakukan pendaftaran lewat form diatas namun belum ada konfirmasi dari team kami, maka anda bisa menanyakannya langsung lewat nomor yang tertera diatas.

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. Twin Sharing untuk peserta menginap.

  3. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  4. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  5. Sertifikat Pelatihan.

  6. Bonus dan Promo




  1. City Tour (Peserta wajib konfirmasi).

  2. Antar dan Jemput di Bandara Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta wajib konfirmasi).


*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Demikian informasi mengenai Bimtek Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Jika masih ada yang kurang jelas mengenai hal ini maka bisa menghubungi CS kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *