Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah

Diklat Penatausahaan Barang Milik Daerah

Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut berisi tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebelumnya di PP Nomor 27 Tahun 2014 berisi tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta penyempurnaannya dan keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan.

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah

Dalam peraturan pemerintahan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat mendatangkan manfaat guna mendukung terlaksananya tugas pemerintah dan pembangunan daerah agar tercipta kemakmuran.

Untuk membantu anda lebih mendalami lagi hal tersebut, maka kami dari Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah. Info selengkapnya silahkan langsung hubungi kami:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id


WA Pusdiklat Pemendagri
Telepon Pusdiklat Pemendagri

Bimtek Tata Kelola Barang Milik Daerah

Pembukuan

Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan ccaran milik daerah. Pendaftaran dicatat dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Barang milik daerah yang dicatat terdiri dari Kartu Invenraris Barang (KIB)

Pembantu pengelola barang milik daerah dalam pembukuan melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang. Selain itu, juga menyimpan seluruh dokumen barang milik daerah berupa bangunan dan selain tanah.

Inventarisasi

Pengelola dan pengguna barang milik daerah wajib melakukan sensus setiap 5 tahun sekali. Sensus tersebut untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventarus serta rekapitulasi barang milik daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengelola juga bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah. Hasil sensu disampaikan oleh pengguna kepada pengelola barang milik daerah selambat-lambatnya 3 bulan setelah sensus selesai dilakukan.

Pelaporan

Pengguna atau kuasa pengguan menyusun laporan barang semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

Tugas Pengurus Barang Pengguna

Tugas pokok dan fungsi Pengurus Barang Pengguna menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, antara lain sebagai berikut.

Gubernur/Bupati/Walikota menetapakan Pengurus Barang Pengguna atas usul dari Pengguna Barang. Pengurus Barang Pengguna memiliki wewenang dan tanggung jawab, di bawah ini.

Pengurus Pengguna Barang menyiapkan dokumen rencana penganggaran barang milik daerah, usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lain yang sah.

Lalu juga melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD. Pengurus Barang Pengguna juga membantu untuk mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Selain itu, menyuapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang berupa tanah, bangunan juga barang selain tanah dan bangunan. Pengurus Barang Pengguna juga harus menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

Dalam ayat 2 Pengurus Barang Pengguna dijelaskan bertanggung jawab secara administratif kepada Pengguna Barang. Secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Penatausahaan Barang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, penjualan jasa, dan pekerjaan borongan lain atau bertindak sebagai penjamin dari kegiatan yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Jadwal Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Berikut ini adalah jadwal bimtek untuk tata kelola BMD oleh Pusdiklat Pemendagri:

Jadwal Bimtek Maret 2019 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
04 - 05 Maret 2019

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang

14 - 15 Maret 2019
22 - 23 Maret 2019
29 - 30 Maret 2019

Jadwal Bimtek April 2019 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
05 - 06 April 2019

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang

12 - 13 April 2019
25 - 26 April 2019
29 - 30 April 2019

Jadwal Bimtek Mei 2019 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Mei 2019

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang

10 - 11 Mei 2019
16 - 17 Mei 2019
21 - 22 Mei 2019
28 - 29 Mei 2019

Jadwal Bimtek Juni 2019 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
19 - 20 Juni 2019

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang

27 - 28 Juni 2019

Jika anda memiliki permintaan jadwal dan lokasi yang berbeda ataupun in house training, bisa menghubungi team kami melalui kontak yang tersedia.

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Bimtek Sebesar:

    • Rp. 4.500.000 (Fasilitas Penginapan)

    • Rp. 3.500.000 (Tanpa Fasilitas Penginapan)


  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri
Telepon Pusdiklat Pemendagri

Atau bisa mengisi form pendaftaran yang tersedia di situs ini

Form Pendaftaran Bimtek


Untuk pendaftaran bimtek silahkan isi form dibawah ini, atau bisa juga dengan menghubungi kami secara langsung melalui Telepon / SMS / WA: 08121391177


Jika setelah melakukan pendaftaran lewat form diatas namun belum ada konfirmasi dari team kami, maka anda bisa menanyakannya langsung lewat nomor yang tertera diatas.

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. Twin Sharing untuk peserta menginap.

  3. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  4. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  5. Sertifikat Pelatihan.

Bonus dan Promo



  1. City Tour (Peserta wajib konfirmasi).

  2. Antar dan Jemput di Bandara Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta wajib konfirmasi).


*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Untuk anda yang masih memiliki pertanyaan terkait Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Silahkan masukkan nomor telepon agar kami bisa menghubungi anda kembali