Bimtek Peran DPRD Dalam Penganggaran, Pengawasan dan Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, hubungi CS kami: 08121391177

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD pada provinsi serta kabupaten atau kota dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, oleh karena itu sering disebut sebagai lembaga legislatif pada daerah. Sebenarnya fungsi dari legislatif pada daerah tidak berada di tangan DPRD sepenuhnya. Dan untuk kewenangan dalam menetapkan Peraturan Daerah atau Perda, baik daerah provinsi maupun kabupaten atau kota tetap ada di tangan gubernur serta bupati atau wali kota dengan mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pengawasan daro DPRD sudah diatur di dalam undang-undang 22 Tahun 2003 pada pasal 61, 62, serta 77, 78, pasal 19, 20, pada 49 PP 25 Tahun 2004, pada pasal 43 undang-undang 32 Tahun 2004, pada pasal 292, 343, serta 293, pada 344 undang-undang 27 Tahun 2009, serta pasal 132 dan 133 PP 58 Tahun 2005 yang menyebutkan jika fungsi dari DPRD salah satunya adalah pengawasan. Berikut ini mengenai peran dari DPRD.

Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jika anda ingin mengikuti Pelatihan Peran DPRD di Pemerintahan, silahkan hubungi kami:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Telpon / SMS / WA: 08121391177
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id

Silahkan diskusikan dengan team kami untuk jadwal ataupun materi Bimtek untuk DPRD.

Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

DPRD dalam Penganggaran

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah sebagai penyampai aspirasi serta sudah sepantasnya rakyat turut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan daerah yang telah tercermin pada pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPRD kepada pemerintah daerah. Adapun fungsi dari DPRD adalah legislatif yang berhubungan dalam pembentukan peraturan daerah. Kemudian ada fungsi anggaran yaitu kewenangan di dalam hal anggaran daerah atau APBD.

Selanjutnya fungsi DPRD yaitu pengawasan, kewenangan dalam mengontrol dari pelaksanaan perda serta peraturan lainnya dan kebijakan pemerintah daerah. Jadi peran DPRD dalam penganggaran sesuai dengan fungsi anggaran yang bisa diwujudkan dalam penyusunan serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD bersama-sama bersama pemerintah daerah.

DPRD dalam Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang terbentuk dari DPRD dengan persetujuan bersama serta instrumen aturan yang sah diberikan pada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah. Sedangkan untuk fungsi utama dari DPRD adalah mengontrol dari jalannya pemerintahan di daerah, namun dalam fungsi legislatif posisi dari DPRD bukan sebagai aktor yang dominan karena masih ada gubernur atau bupati maupun wali kota.

Kepala daerah tersebut akan mengajukan rancangan Perda dengan persetujuan dari DPRD, jadi bisa dikatakan bahwa DPRD bertindak sebagai lembaga yang mengendalikan serta mengontrol. Kemudian bisa menyetujui atau bisa menolak atau bisa juga menyetujui terhadap perubahan-perubahan tertentu, serta sesekali bisa mengajukan usu inisiatif sendiri dalam mengajukan rancangan Perda. Kemudian sesuai pada fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang memiliki kedudukan sama dengan pemerintah setempat

Oleh karena itu, DPRD mempunyai hak dalam melakukan amandemen serta apabila diperlukan bisa menolak sama sekali pada rancangan yang telah diajukan oleh pemerintah.

Itulah di atas mengenai peran DPRD dalam penganggaran dan pengawasan serta pembuatan peraturan daerah.

Jadwal Diklat Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jadwal Bimtek Agustus 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek September 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
07 - 08 September 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

13 - 14 September 2018
19 - 20 September 2018
27 - 28 September 2018

Jadwal Bimtek Oktober 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Oktober 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

12 – 13 Oktober 2018
17 – 18 Oktober 2018
26 – 27 Oktober 2018

Jadwal Bimtek November 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
02 – 03 November 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

08 – 09 November 2018
15 – 16 November 2018
22 – 23 November 2018
29 – 30 November 2018

Jadwal Bimtek Desember 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
05 – 06 Desember 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

14 – 15 Desember 2018
19 – 20 Desember 2018
27 – 28 Desember 2018

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Sebesar Rp. 4.500.000.

  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri

Telepon Pusdiklat Pemendagri




Atau bisa mengisi form pendaftaran yang tersedia di situs ini


Form Pendaftaran Bimtek


Untuk pendaftaran bimtek silahkan isi form dibawah ini, atau bisa juga dengan menghubungi kami secara langsung melalui Telepon / SMS / WA: 08121391177


Jika setelah melakukan pendaftaran lewat form diatas namun belum ada konfirmasi dari team kami, maka anda bisa menanyakannya langsung lewat nomor yang tertera diatas.

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. Twin Sharing untuk peserta menginap.

  3. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  4. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  5. Sertifikat Pelatihan.

  6. Bonus dan Promo




  1. City Tour (Peserta wajib konfirmasi).

  2. Antar dan Jemput di Bandara Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta wajib konfirmasi).


*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Jika anda masih memilik pertanyaan mengenai Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan diadakan oleh Pusdiklat Pemendagri, bisa menghubungi team kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *