Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten

Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten, silahkan hubungi: 08121391177

Di dalam alokasi APBD, Hibah dan dana sosial merupakan bantuan yang berupa uang atau barang yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten

Resiko sosial adalah keadaan dimana dapat terjadinya kerentanan yang bisa dialami oleh individu, atau bahkan kelompok sebagai akibat dari krisis ekonomi. Memberikan hibah untuk masyarakat dimaksudkan akan memberikan manfaat baik untuk mayarakat ataupun untuk pemerintahan itu sendiri. Pemberian hibah diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari resiko sosial yang mereka hadapi di lingkuangan masyarakat.

Jika anda ingin mengikuti Bimtek DPRD dari Pusdiklat Pemendagri, silahkan hubungi kontak kami:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Telpon / SMS / WA: 08121391177
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id

Kalaupun ada hal yang masih kurang jelas bisa dipertanyakan langsung kepada customer support kami.

Sekilas Mengenai Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten

Hibah memang sama dengan bantuan sosial, yang diambilkan dari keuangan pemerintah daerah. Hibah ini dapat diberikan kepada : pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pemberian bisa dalam bentuk  uang ataupun barang dan jasa.

Pemberian dana sosial harus memenuhi kriteria seperti

  1. Selektif, dana sosial hanya diberikan kepada yang berhak

Memenuhi persyaratan penerima bantuan, persyaratan yang harus dipenuhi adalah pihak penerima harus mempunyai identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administrasi permerintah yang berkenaan

  1. Pemberian hibah bersifat sementara, bisa jadi berubah statusnya menjadi wajib dikarenakan ada kondisi tertentu yang dialami oleh penerima hibah.
  2. Sesuai dengan tujuan penggunaan, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan pemberdayaan sosial serta jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan dan bencana. Bantuan sosialbisa berupa uang dan barang.
  3. Bantuan sosial yang berupa uang dapat diberikan langsung ataupun bisa juga berupa beasiswa kepada individu atau bantuan ke yayasan-yayasan, sedangkan yang berbetuk barang bisa dialokasikan seperti kendaraan pribadi atau motor, binatang ternak untuk masyarakat kurang dan kapal untuk para nelayan.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

  1. calon penerima yang berhak untuk mendapatkan hibah
  2. Keputusan kepala daerah dalam menentukan penerima hibah
  3. Bukti penerimaan dari penerima hibah bahwa bantuan dsuda diterima
  4. Bukti transfer atau penyerahan uang atau bukti serah terima barang

Sedangkan pertanggungjawaban penerima hibah atau bantuan sosail, maka mereka wajib:

  1. Membuat surat pernyatan bertanggungjawab secara formal dan material
  2. Laporan penggunaan hibah
  3. SPTJ yang menyatakan bahwa hibah/bantuan sosial telah diterima dan digunakan sesuai NPHD

Hibah dapat diberikan kepada :

  1. Pemerintah, maksudnya hibah akan diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
  2. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya maksudnya akan diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
  3. Hibah kepada perusahaan daerah dimaksudkan kepada Badan Usaha Milik Daerah
  4. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok yang memilki kegiatan tertentu dalam bidang ekonomi, pendidikan ataupun agama
  5. Hibah kepada organisasi kemayarakaratan diberikan kepada organisasi masyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan undang-undang.

Jadwal Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten

Jadwal Bimtek Agustus 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek September 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
07 - 08 September 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

13 - 14 September 2018
19 - 20 September 2018
27 - 28 September 2018

Jadwal Bimtek Oktober 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Oktober 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

12 – 13 Oktober 2018
17 – 18 Oktober 2018
26 – 27 Oktober 2018

Jadwal Bimtek November 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
02 – 03 November 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

08 – 09 November 2018
15 – 16 November 2018
22 – 23 November 2018
29 – 30 November 2018

Jadwal Bimtek Desember 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
05 – 06 Desember 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

14 – 15 Desember 2018
19 – 20 Desember 2018
27 – 28 Desember 2018

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Sebesar Rp. 4.500.000.

  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri

Telepon Pusdiklat Pemendagri




Atau bisa mengisi form pendaftaran yang tersedia di situs ini


Form Pendaftaran Bimtek


Untuk pendaftaran bimtek silahkan isi form dibawah ini, atau bisa juga dengan menghubungi kami secara langsung melalui Telepon / SMS / WA: 08121391177


Jika setelah melakukan pendaftaran lewat form diatas namun belum ada konfirmasi dari team kami, maka anda bisa menanyakannya langsung lewat nomor yang tertera diatas.

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. Twin Sharing untuk peserta menginap.

  3. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  4. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  5. Sertifikat Pelatihan.

  6. Bonus dan Promo




  1. City Tour (Peserta wajib konfirmasi).

  2. Antar dan Jemput di Bandara Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta wajib konfirmasi).


*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Demikian informasi kali ini mengenai Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *