Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi PPK dan Bendaharawan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan berbagai kegiatan yang menyangkut masalah keuangan. Beberapa di antara kegiatan tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Selain itu juga disertakan masalah pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kegiatan keuangan sangatlah penting untuk keberhasilan suatu program pemerintahan, baik itu proses akuntansi bagi pejabat penatausahaan keuangan (PPK) maupun bagi bendaharawan SKPD. Maka dari itu kami dari Pusdiklat Pemendagri akan melakukan pelatihan keuangan bagi dinas terkait.

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi PPK dan Bendaharawan SKPD

Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut mengenai bimtek keuangan, silahkan hubungi kami:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Telpon / SMS / WA: 08121391177
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id

Pelatihan keuangan sifatnya penting bagi setiap aparatur pemerintahan terkait, karena akan berdampak langsung pada kelancaran proses pekerjaan dan juga pelayanan masyarakat.

Info Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD

Pemerintah punya kewajiban untuk melakukan kegiatan untuk mencerdaskan bangsa, salah satunya yaitu melalui program bimtek, yang juga sudah diprogramkan pada setiap program kerja daerah.

Kami dari Pusdiklat Pemendagri siap melaksanakan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah untuk setiap aparat pemerintahan yang memang membutuhkan. Untuk anda yang ingin melaksanakan bimtek dengan lembaga kami silahkan lihat jadwalnya dibawah.

Sekilas Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah ini diatur di dalam peraturan menteri. Kegiatan mengelola keuangan ini juga meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD.

Selain itu juga meliputi pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Konsistensi Dalam SPIP

Aspek Yang Meliputinya

Konsistensi juga diperlukan di dalam tahap pelaksanaan APBD, yaitu di dalam penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengembangan sistem sistem akuntansi. Dasar dari kegiatan ini adalah pertimbangan aspek biaya dan manfaat (cost and benefit) serta ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi.

Selain itu juga harus terjamin kehandalan data aset dan persediaan, dihasilkannya pencatatan transaksi yang didukung dengan bukti yang cukup serta tercipta koordinasi di antara semua pihak yang terkait, khususnya koordinasi antara Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Barang Milik Daerah dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Bendahara dalam SKPD memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembukuan yang meliputi semua kegiatan penerimaan dan penyetoran. Tugas lain dari bendaraha yang tidak kalah penting adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Selain itu, melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan juga merupakan tugas dari seorang bendahara penerimaan di dalam SKPD.

Bendahara pengeluaran berperan pada proses penatausahaan pengeluaran dalam hal penatausahaan kas uang persediaan dan tambah uang serta pertanggungjawabannya, sedangkan PPK-SKPD berperan pada proses verifikasi, akuntansi SKPD hingga menyusun laporan keuangan.

Jika masing-masing melaksanakan tugas dan poksinya secara benar, maka diharapkan akan mampu untuk memberikan sebuah kontribusi yang nyata bagi terciptanya pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik serta pelaporan yang tepat waktu. Sehingga mampu menghasilkan sebuah informasi yang andal dengan wujud sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD)

Dalam rangka melaksanakan kuasa terhadap pemakaian anggaran yang dirangkum di dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menentukan pejabat yang akan menjalankan pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

Tugas Pejabat Tata Usaha Keuangan dalam SKPD sudah dimuat di dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (2). Tanggung jawab tersebut meliputi

  1. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK.
  2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
  3. Menyiapkan SPM.
  4. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Dengan demikian PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda meskipun istilah yang dipakai sama yaitu PPK. Namun istilah PPK-SKPD tidak dikenal dalam Perpres yang membahas tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Istilah PPK-SKPD hanya terdapat pada PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan turunannya.

Jadwal Bimtek Keuangan

Berikut ini adalah Jadwal Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD, silahkan pilih waktu dan lokasinya kemudian konfirmasikan kepada kami.

Jadwal Bimtek Mei 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Mei 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

11 – 12 Mei 2018
16 – 17 Mei 2018
23 – 24 Mei 2018

Jadwal Bimtek Juni 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
07 – 08 Juni 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

29 – 30 Juni 2018

Jadwal Bimtek Juli 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
06 – 07 Juli 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

11 – 12 Juli 2018
20 – 21 Juli 2018
26 – 27 Juli 2018

Jadwal Bimtek Agustus 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek Oktober 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Oktober 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

12 – 13 Oktober 2018
17 – 18 Oktober 2018
26 – 27 Oktober 2018

Jadwal Bimtek September 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek November 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
02 – 03 November 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

08 – 09 November 2018
15 – 16 November 2018
22 – 23 November 2018
29 – 30 November 2018

Jadwal Bimtek Desember 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
05 – 06 Desember 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

14 – 15 Desember 2018
19 – 20 Desember 2018
27 – 28 Desember 2018

Selanjutnya untuk tata cara pendaftaran dan juga syarat serta ketentuannya bisa dibaca dibawah ini.

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Sebesar Rp. 3.500.000,- / Peserta (Tidak Menginap)

  2. Membayarkan biaya Sebesar Rp. 4.500.000,- / Peserta (Menginap)

  3. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  4. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  5. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.




 
Atau bisa mengisi form pendaftaran yang tersedia di situs ini




Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari, hingga materi selesai

  2. BONUS 1 JUTA RUPIAH (Khusus untuk 5 orang Pendaftar Pertama).

  3. Menginap 3 malam dan bisa sharing dengan narasumber (Bagi Peserta Menginap).

  4. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  5. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  6. Souvenir & Sertifikat Pelatihan.

  7. Antar dan Jemput di Bandara (Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang).

  8. Akan ada bonus tambahan jika anda bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya.

Jika masih ada pertanyaan seputar Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD, silahkan hubungi kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *