Bimtek Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB

Bimtek Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009, Hubungi: 08121391177

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pajak yang sifatnya kebendaan, artinya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek. Sedangkan yang menjadi subjek tidak ikut menentukan besaran pajak. Awalnya PBB merupakan pajak pusat yang penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dalam proporsi tertentu.

BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan karena perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) resmi sepenuhnya diberlakukan menjadi pajak daerah pada tanggal 1 Januari 2011. Selama ini pelaksanaan pemungutan BPHTB dilakukan oleh Pemerintah Pusat meskipun demikian seluruh penerimaan pajak dialokasikan kembali ke Pemerintah Daerah dengan cara bagi hasil.

Bimtek Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009

Untuk lebih lengkapnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka anda bisa mengikuti bimtek yang akan diadakan oleh Pusdiklat Pemendagri dengan materi: “Bimtek Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009”.

Adapun informasi mengenai pelatihan perpajakan ini, anda bisa menghubungi kami melalui kontak:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Telpon / SMS / WA: 081294377777
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id

Objek pajak berupa tanah dan bangunan yang dikenai pajak diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1994. Untuk PBB sektor perdesaan dan perkotaan diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Info Diklat Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting untuk mendukung pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu masyarakat juga berperan dalam peningkatan ini.

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih tinggi bagi perorangan maupun badan yang mempunyai hak atas manfaatnya, oleh karena itu penerima manfaat tersebut wajib bila memberikan sebagian dari manfaat yang diterimanya tersebut kepada negara melalui pajak ini.

Jika anda ingin lebih memahami mengenai PBB dan BPHTB ataupun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka anda bisa mengikuti Bimtek Pajak yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pemendagri. Untuk info selengkapnya silahkan baca dibawah ini.

Jadwal Diklat Perpajakan

Jadwal Bimtek Juli 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
06 – 07 Juli 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

11 – 12 Juli 2018
20 – 21 Juli 2018
26 – 27 Juli 2018

Jadwal Bimtek Agustus 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek Oktober 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Oktober 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

12 – 13 Oktober 2018
17 – 18 Oktober 2018
26 – 27 Oktober 2018

Jadwal Bimtek September 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek November 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
02 – 03 November 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

08 – 09 November 2018
15 – 16 November 2018
22 – 23 November 2018
29 – 30 November 2018

Jadwal Bimtek Desember 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
05 – 06 Desember 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

14 – 15 Desember 2018
19 – 20 Desember 2018
27 – 28 Desember 2018

Kami berharap pemerintah daerah mau mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti bimtek dari Pusdiklat Pemendagri, karena setiap perangkat daerah haruslah mampu mengelola pajak daerah ataupun retribusi daerah demi kelancaran proses pemerintahan.

Jika anda mengingikan materi lain tapi masih di bidang perpajakan maka anda bisa mengunjungi halaman “Bimtek Perpajakan“. Ataupun jika anda ingin melihat semua materi yang tersedia untuk aparat pemerintahan silahkan buka halaman utama dari situs ini:

Pusdiklat Pemendagri

Jika anda ingin mengikuti bimtek pajak dari lembaga kami, silahkan baca dulu ketentuannya dibawah ini.

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Sebesar Rp. 4.500.000.

  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri

Telepon Pusdiklat Pemendagri




Atau bisa mengisi form pendaftaran yang tersedia di situs ini


Form Pendaftaran Bimtek


Untuk pendaftaran bimtek silahkan isi form dibawah ini, atau bisa juga dengan menghubungi kami secara langsung melalui Telepon / SMS / WA: 08121391177


Jika setelah melakukan pendaftaran lewat form diatas namun belum ada konfirmasi dari team kami, maka anda bisa menanyakannya langsung lewat nomor yang tertera diatas.

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. BONUS 1 JUTA RUPIAH (Khusus untuk 50 orang Pendaftar Pertama).

  3. Menginap 3 malam dan bisa sharing dengan narasumber.

  4. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  5. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  6. Sertifikat Pelatihan.

  7. Antar dan Jemput di Bandara (Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang).

  8. Akan ada bonus tambahan jika anda bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya.

Sekilas Materi Pelatihan Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009

Perolehan atas tanah dan bangunan menjadi objek pajak BPHTB. Beberapa perolehan tersebut meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru.

Pemindahan hak berasal dari beberapa faktor, yakni karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris. Juga pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan yang menyebabkan peralihan, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penunjukkan pembeli dalam lelang, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah.

Sedangkan pemberian hak baru dikarenakan kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah dari negara yang berasal dari pelepasan hak kepada orang pribadi atau badan hukum dan di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada perorangan atau badan hukum.

Menurut analisa, penerimaan BPHTB per Kabupaten/Kota mencapai di atas 2 miliar rupiah pada 189 daerah, sedangkan sisanya penerimaan BPHTB berjumlah di bawah 1 miliar rupiah. Sebelum memberlakukan pemungutan BPHTB, daerah yang bersangkutan harus sudah memiliki Peraturan Daerah terlebih dahulu.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 mengenai pemungutan tarif pajak di daerah diharapkan kemampuan daerah akan meningkat untuk mendukung pelaksanaan kepentingan daerah.


Demikian informasi mengenai Bimtek Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009, lebih lengkapnya anda bisa langsung menghubungi kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *