Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah

Setiap awal tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mulai melaksanakan audit laporan keuangan pemerintahan didaerah, terutama dalam bentuk pengumpulan data. Pemerintah daerah akan berkepentingan dalam mengaudit hal tersebut karena beberapa tahun terakhir Kementerian Keuangan (kemenkeu) menerapkan sistem reward anda punishment terhadap pemerintah daerah.

Oleh karena itu aparatur pemerintahan daerah haruslah mengerti dan bisa mengelola laporan keuangan dengan efektif. Bisa dengan belajar langsung di lapangan ataupun mengikuti sebuah pelatihan keuangan.

Untuk anda yang membutuhkan diklat penyusunan laporan keuangan untuk instansi pemerintah, bisa menghubungi kami melalui:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Telpon / SMS / WA: 08121391177
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id

Untuk pertanyaan seputar pendaftaran dan juga jadwal dan materi bisa menghubungi nomor yang tertera diatas.

Info Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah

Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan beberapa kali pelatihan keuangan di tahun 2018 ini, utamanya di bidang pelaporan keuangan. Hal ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan.

Selain itu jika pengelolaan keuangan baik, maka akan berdampak langsung kepada pelayanan masyarakat yang semakin meningkat.

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah

Maka dari itu kami rasa bimtek ini perlu sebagai acuan dalam menjalankan program pemerintahan di daerah maupun pusat.

Kami telah menjadwalkan beberapa bimtek di tahun 2018 ini, dengan fasilitas yang akan membuat peserta semakin mudah mengerti materinya dan semangat dalam mengikuti pelatihan.

Jadwal Bimtek Keuangan

Jadwal Bimtek Agustus 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek September 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
07 - 08 September 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

13 - 14 September 2018
19 - 20 September 2018
27 - 28 September 2018

Jadwal Bimtek Oktober 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Oktober 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

12 – 13 Oktober 2018
17 – 18 Oktober 2018
26 – 27 Oktober 2018

Jadwal Bimtek November 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
02 – 03 November 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

08 – 09 November 2018
15 – 16 November 2018
22 – 23 November 2018
29 – 30 November 2018

Jadwal Bimtek Desember 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
05 – 06 Desember 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

14 – 15 Desember 2018
19 – 20 Desember 2018
27 – 28 Desember 2018

Jika anda menginginkan materi lain mengenai keuangan, maka bisa lihat semua materi yang tersedia di halaman “Bimtek Keuangan“.

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Sebesar Rp. 4.500.000.

  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri

Telepon Pusdiklat Pemendagri




Atau bisa mengisi form pendaftaran yang tersedia di situs ini


Form Pendaftaran Bimtek


Untuk pendaftaran bimtek silahkan isi form dibawah ini, atau bisa juga dengan menghubungi kami secara langsung melalui Telepon / SMS / WA: 08121391177


Jika setelah melakukan pendaftaran lewat form diatas namun belum ada konfirmasi dari team kami, maka anda bisa menanyakannya langsung lewat nomor yang tertera diatas.

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. Twin Sharing untuk peserta menginap.

  3. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  4. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  5. Sertifikat Pelatihan.

  6. Bonus dan Promo




  1. City Tour (Peserta wajib konfirmasi).

  2. Antar dan Jemput di Bandara Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta wajib konfirmasi).


*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Berikut ini adalah sekilas tentang materi penyusunan laporan keuangan untuk setiap instansi di pemerintahan. Jadi silahkan baca dan pahami sebelum mengikuti bimtek dari kami.

Sekilas Mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah

Ada 3 macam kriteria dalam sistem

Daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara baik, daerah menetapkan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (AOBD) secara tepat waktu serta laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward dan punishment yang ditetapkan Kementrian Keuangan kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukan kondisi sebenarnya

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Dilakukan sejak tahun 2004, dan telah mengikuti Internasional Best practices dengan menampilkan Laporan Realisasi Anggaran Neraca, laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan sampai dengan laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan lainnya sebagai lampiran.

Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka Pemerintah telah menyempurnakan sistem pelaporan akutansi serta sistem akuntansi dan telah berhasil menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) sejak tahun 2008. Laporan memang penting sebagai pembanding antara buku kas Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dengan buku kas penggunaan anggaran kementrian Negara atau lembaga.

LKPP merupakan alat pertanggungjawaban keuangan pemerintah dan merupakan indikator kredibilitas dari pemerintah. Hal itu mencerminkan adanya transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sehingga penyusunan LKPP yang berkualitas tidak hanya sekedar sebuah pilihan, melainkan menjadi sebuah tuntutan yang wajib dipenuhi oleh tiap instansi Pemerintah.

4 Opini hasil penilaian BPL terhadap Laporan Keuangan (LK)

Sebagaimana telah diketahui lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai suatu LKPP instansi pemerintah merupakan sebuah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Didalam penilaian tersebut, terdapat empat opini hasil penilaian yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) instansi pemerintah.

Pertama, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya semua LK dinilai wajar sepenuhnya. Kedua, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang merupakan terdapat pos-pos yang tertentu saja yang dinilai tidak wajar. Ketiga, disclaimer yang diberikan karena terdapat keadaan ketidakpastian (uncertainty). Keempat, adversed dikeluarkan   karena LK yang tidak wajar, baik karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, tidak sesuai dengan standar akuntansi maupun angka-angka dalam laporan yang menyesatkan.

Terkait penyusunan LK, maka masing-masing instansi Pemerintah berupaya untuk menyajikan LK dengan  baik dan benar untuk meraih predikat terbaik, yaitu WTP. Namun masih banyak persoalan yang melingkupi kegiatan penganggaran instansi pemerintah, baik itu terikat pada awal penyususnan anggaran, maupun pada penyusunan laporan keuangan.

Sehingga menjadikan kendala yang rumit bagi masing-masing instansi tersebut. Namun disisi lain pemahaman yang berbada antara satu instansi dengan instansi lain dalam hal menginterpretasikan aturan atau kebijakan dibidang keuangan, khususnya dalam penyusunan kegiatan dan anggaran, sehingga menjadi penyebab lain belum optimalnya peyusunan LK.


Demikian info mengenai Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah, jika masih ada yang perlu ditanyakan silahkan hubungi kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *