Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sebaiknya kita harus mengenal semua laporan yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Jenis laporan yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Daerah, ada tiga jenis laporan yang harus disusun. Antara lain Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Bagi yang belum mengetahui tentang LPPD, yaitu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Laporan tersebut didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Pusat. LPPD ini menggambarkan kinerja yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Maka Depdagri akan menetapkan indikator kinerja pada masing-masing urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah ini.

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Kinerja yang ditetapkan dibuat berdasarkan proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, mungkin bisa saja terjadi yang terbaik di antara yang terjelek.

Untuk informasi mengenai Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), anda bisa menghubungi kami melalui kontak:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id


WA Pusdiklat Pemendagri
Telepon Pusdiklat Pemendagri

Atau jika anda ingin materi lain terkait pemerintahan daerah, maka anda bisa mengunjungi halaman: Info Bimtek

Bimtek LPPD untuk Setiap Daerah

Dasar Hukum LPPD

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa setiap kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat.

Dasar hukum LKPJ dan LPPD tertuang dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004, sedangkan LAKIP dasar hukumnya adalah Inpres No 7 Tahun 1999 yang menyangkut tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LPPD Disusun Oleh Setiap Pemerintah Daerah

Proses penyusunan LPPD yang dibuat oleh tiap daerah masih dianggap lemah karena menurut pandangan Pemerintah Daerah LPPD hanya sebagai formalitas saja. Dalam sebuah riset menunjukkan bahwa penyusunan LPPD masih kalah dengan penyusunan LKPJ. Hal ini terjadi karena saat penyusunan LKPJ bersifat sensitif dan politits karena berhadapan langsung dengan DPRD.

Sedangkan dalam penyusunan LPPD langsung diserahkan ke pusat, dalam hal ini adalah Depdagri. Namun sampai saat ini Depdagri masih menganggap bahwa laporan ini belum dapat memberikan umpan balik.

Seharusnya penyusunan LPPD dibuat dengan teknis yang sistematika, di mana dalam penulisan laporannya harus menggunakan tabel, grafik, matriks, dan lain-lain. Karena sampai saat ini bentuk LPPD yang dibuat masing-masing daerah masih beragam. Maka penyusunan laporan seharusnya diseragamkan pada semua daerah,

Evaluasi Mengenai LPPD

Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah daerah semua tertuang dalam PP No 6 Tahun 2008. Dalam peraturan tersebut merupakan babak baru dalam menyelenggarkan otonomi daerah. Namun belum ada aturan dan mekanisme khusus dalam melakuakn penilaian pada penyelenggaraan pemerintah daerah ini.

Evaluasi yang dilakukan harus bersifat transparan, terbuka, akuntabel, profesional, dan adil. Dengan begitu akan menghasilkan  peringkat daerah yang tidak menimbulkan pro dan kontra.

LPPD merupakan sumber evaluasi yang utama dalam EKPPD dan harus dibuat dan disusun oleh seluruh pemerintah daerah dengan baik. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah pada capaian yang telah direncanakan.

Selain itu, juga sebagai apresiasi terhadap pemerintah daerah dalam menyampaikan LPPD jika bisa dilakukan tepat waktu. Tujuan yang terakhir adalah setelah evaluasi dapat menjadi masukan untuk pembinaan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah.

Jadwal Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Untuk tanggal pelaksanaan dan lokasi Pelatihan LPPD bisa dilihat di tabel dibawah ini:

Jadwal Bimtek Maret 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
Rabu - Kamis
04 - 05 Maret 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

Rabu - Kamis
11 - 12 Maret 2020
Kamis - Jumat
19 - 20 Maret 2020
Jumat - Sabtu
27 - 28 Maret 2020

Jadwal Bimtek April 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
02 - 03 April 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

Rabu - Kamis
08 - 09 April 2020
Kamis - Jumat
16 - 17 April 2020
Rabu - Kamis
22 - 23 April 2020
Selasa - Rabu
28 - 29 April 2020

Jadwal Bimtek Mei 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
07 - 08 Mei 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

Jumat - Sabtu
15 - 16 Mei 2020
Selasa - Rabu
19 - 20 Mei 2020

Jadwal Bimtek Juni 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
Rabu - Kamis
03 - 04 Juni 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

Rabu - Kamis
10 - 11 Juni 2020
Selasa - Rabu
16 - 17 Juni 2020
Selasa - Rabu
23 - 24 Juni 2020

Anda juga bisa melakukan request jadwal dan materi sendiri untuk tema pemerintahan atau yang lainnya dengan syarat minimal peserta yang ikut diatas 5 orang.

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Bimtek Sebesar:

    • Rp. 4.500.000 (Fasilitas Penginapan)

    • Rp. 3.500.000 (Tanpa Fasilitas Penginapan)


  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri
Telepon Pusdiklat Pemendagri

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. Twin Sharing untuk peserta menginap.

  3. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  4. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  5. Sertifikat Pelatihan.

Bonus dan Promo



  1. Antar dan Jemput di Bandara Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta wajib konfirmasi).


*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Jadwal, Harga dan Lokasi Pelatihan Sewaktu-waktu dapat berubah

Demikian beberapa penjelasan singkat mengenai Bimtek Penyusunan LPPD. Jika masih ada hal yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Silahkan masukkan nomor telepon agar kami bisa menghubungi anda kembali