Bimtek Tata Cara Penyusunan Profil Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Info Bimtek Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, silahkan hubungi kami:  085352146861 (Call/WA)

Administrasi kependudukan sebelumnya telah diatur pada UU nomor 23 tahun 2006 namun pada tanggal 26 November 2013. Pemerintah melakukan perubahan UU tentang administrasi kependudukan menjadi UU no 24 tahun 2013. Tujuan perubahan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dan menjamin akurasi data penduduk serta ketunggalan NIK dan dokumen kependudukan.

Untuk memberikan anda pemahaman mengenai hal tersebut. Maka kami dari Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan Bimtek Kependudukan dan Capil dengan menitik beratkan pada UU No.24 tahun 2013. Info selengkapnya bisa menghubungi kami:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id


WA Pusdiklat Pemendagri
Telepon Pusdiklat Pemendagri

Jika anda ingin melihat semua materi dan jadwal bimtek di Pusdiklat Pemendagri bisa masuk di halaman utama situs kami “Info Bimtek Nasional”, atau jika masih ada yang kurang jelas, silahkan hubungi nomor diatas

Info Bimtek Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Bimtek Penyusunan profil kependudukan ini dibutuhkan untuk menyajikan gambaran info. Mengenai kondisi dan juga pertumbuhan penduduk bagi setiap masyarakat dan pihak yang memang memiliki kepentingan. Dan tujuan khusus pelatihan kependudukan ini yaitu untuk menjelaskan mengenai kuantitas dari penduduk, komposisi, jumlahnya, distribusi, termasuk juga kesejahteraan masyarakat disegala bidang, baik itu dalam hal pendidikan ataupun pekerjaan.

Bimtek Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Adapun jadwal yang telah kami susun bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Jadwal Bimtek Kependudukan dan Capil

Berikut ini adalah jadwal lengkap dari Bimtek Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Jadwal Bimtek Juli 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 - 04 Juli 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

07 - 08 Juli 2020
15 - 16 Juli 2020
22 - 23 Juli 2020
27 - 28 Juli 2020

Jadwal Bimtek Agustus 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
05 – 06 Agustus 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

12 – 13 Agustus 2020
20 – 21 Agustus 2020
27 – 28 Agustus 2020

Jadwal Bimtek September 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 - 04 September 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

11 - 12 September 2020
17 - 18 September 2020
25 - 26 September 2020

Jadwal Bimtek Oktober 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
02 - 03 Oktober 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

07 - 08 Oktober 2020
14 – 15 Oktober 2020
22 – 23 Oktober 2020
26 – 27 Oktober 2020

Jadwal Bimtek November 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 November 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

10 - 11 November 2020
18 - 19 November 2020
27 - 28 November 2020

Jadwal Bimtek Desember 2020 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
02 - 03 Desember 2020

  1. Hotel Oasis Amir Jakarta

  2. Hotel Abadi Malioboro Jogja

  3. Hotel Pacific Palace Batam

  4. Hotel Eden Kuta Bali

  5. Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  6. Hotel Ibis City Center Makassar

  7. Hotel Quest Surabaya

  8. Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  9. Hotel Whiz Prime Manado

  10. Hotel Grand Antares Medan

  11. Hotel Max One Malang

  12. Hotel Ibis Semarang

  13. Hotel Quest Balikpapan

  14. Hotel Grand Inna Daira Palembang

10 - 11 Desember 2020
17 - 18 Desember 2020
22 - 23 Desember 2020
27 - 28 Desember 2020
30 - 31 Desember 2020

Untuk permintaan jadwal lain, baik itu untuk materi kependudukan dan capil ataupun untuk materi di bidang lain maka anda bisa mendiskusikannya dengan team kami.

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Bimtek Sebesar:

    • Rp. 4.500.000 (Fasilitas Penginapan)

    • Rp. 3.500.000 (Tanpa Fasilitas Penginapan)


  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri
Telepon Pusdiklat Pemendagri

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. Twin Sharing untuk peserta menginap.

  3. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  4. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  5. Sertifikat Pelatihan.

Bonus dan Promo



  1. Antar dan Jemput di Bandara Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta wajib konfirmasi).


*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Jadwal, Harga dan Lokasi Pelatihan Sewaktu-waktu dapat berubah

Sekilas Materi Bimtek Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Perubahan yang dilakukan pada UU no 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengenai peraturan dalam pencatatan data penduduk, yaitu :

1. Masa berlaku KTP Elektronik

Jika sebelumnya KTP-el hanya berlaku selama 5 (lima) tahun saja namun pada UU yang baru diberlakukan masa berlaku seumur hidup. Kebijakan ini sangat memudahkan masyrakat dalam hal pengurusannya, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembaruan KTP kecuali ada hal-hal yang mengharuskan untuk mengganti data diri

2. Penggunaan data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data yang digunakan sumber untuk identitas KTP-elektronik merupakan data yang diperoleh dari data kependudukan dari kabupaten/kota. Data ini bisa digunakan untuk segala hal keperluan seperti untuk pencegahan kriminal, pelayanan publik hingga untuk penegakan hukum dan perencanaan pembangunan

3. Pencetakan Dokumen KTP-elektronik

Dalam UU no 24 tahun 2013, mengatur tempat pencetakan KTP-elektronik yang semula berpusat di Ibukota Jakarta. Namun untuk sekarang sudah berpindah di setiap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap Kabupaten/Kota.

4. Penerbitan Akta kelahiran yang melebihi batas

Untuk penerbitan akta yang masa penerbitannya melebihi batas sekarang sudah bisa dilakukan cukup dengan Keputusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Sehingga tidak perlu lagi penetapan pengadilan negeri seperti UU yang terdahulu.

5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Jika sebelumnya untuk penerbitan akta harus ditempat terjadinya peristiwa. Namun sekarang sudah bisa dilakukan di domisili penduduk, sehingga sangat memudahkan masyarakat dalam hal pengurusannya.

6. Pengakuan dan Pengesahan Anak

Hal ini hanya dibatasi untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum Agama tetapi belum menurut hukum negara. Pengabsahan anak selama ini hanya mengubah catatan pinggir menjadi akta pengesahan anak

7. Gratis pengurusan Kependudukan

Pemberlakuan peraturan “Gratis” yang dulunya hanya berlaku untuk pengurusan KTP-elektronik namun sekarang sudah berlaku untuk mengurus segala bentuk dokumen.

8. Pencatatan Kematian

Pelaporan pencacatan semula merupakan kewajiban penduduk, namun sekarang diubah menjadi kewajiban RT. Pelaporan kematian dilakukan secara bertahap hingga ke kecamatan sehingga cakupan pencatatan kematian dapat meningkat secara signifikan.

9. Petugas Registrasi

Seorang petugas registrasi bertugas membantu kepala desa dan instansi dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, petugas registrasi diutamakan PNS (pegawai negeri sipil) yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Bupati/Walikota.

10. Pemberlakuan Sanksi

Sanksi tidak hanya diberlakukan untuk perorangan yang melakukan pelanggaran seperti memanipulasi data kependudukan, namun juga untuk pejabat dan petugas yang melakukan pungutan biaya kepada penduduk serta kepada badan hukum yang melakukan pencetakan dokumen tanpa izin resmi.


Untuk pertanyaan seputar Bimtek Mekanisme dan tata cara penyusunan profil kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan 13 kejadian peristiwa penting yang mengacu pada UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bisa menghubungi kami secara langsung melalui nomor diatas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Silahkan masukkan nomor telepon agar kami bisa menghubungi anda kembali