Bimtek Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Bimtek Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Info lebih lengkap bisa menghubungi CS kami: 08121391177

Dalam pelaksanaan fungsi dari legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah atau Perda yaitu peraturan yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati maupun wali kota atau yang disebut dengan kepala daerah setelah memperoleh persetujuan bersama dari DPRD. Terutama pada peraturan daerah yang berkaitan dengan PABD serta perencanaan pembangunan atau RP JMD/PD serta tata ruang, rancangan diprakarsai Pemda serta dibahas bersama dengan DPRD.

Dalam perda tertentu yang telah mengatur APBD, perubahan pada APBD, pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD, retribusi daerah serta tata ruang, pajak daerah, akan ditetapkan setelah melalui tahap evaluasi dari pemerintah pusat yaitu menteri dalam negeri untuk provinsi, serta gubernur untuk kabupaten maupun kota. Tujuan dari adanya evaluasi ini yaitu untuk terwujudnya keserasian antara kebijakan daerah serta kebijakan nasional.

Bimtek Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Kemudian keserasian antara kepentingan publik serta kepentingan aparatur, dan untuk meneliti sejauh mana peraturan daerah itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi, dan atau peraturan daerah lainnya. Setelah itu, kepala daerah bisa menetapkan rancangan perda menjadi peraturan daerah yang mana dokumen perda akan disampaikan pada menteri dalam negeri untuk perda provinsi dan disampaikan ke gubernur untuk perda kabupaten atau kota sebagai keperluan klarifikasi.

Untuk selengkapnya mengenai Diklat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah untuk anggota DPRD, silahkan hubungi team kami:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Telpon / SMS / WA: 08121391177
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id

Berikut ini mengenai penjelasan singkat dari peran DPRD dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja dalam membangun daerah.

Bimtek Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Bimtek Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan

Peran dari DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar serta dominan. Dimulai dari pembuatan Peraturan Daerah mengenai pola dasar pembangunan daerah. Kemudian program tahunan yang terdapat pada APBD yang harus memperoleh persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Dan sebuah proyek tidak akan bisa masuk ke APBD jika DPRD merasa keberatan. Dewan sebelum membuat APBD akan mengadakan kunjungan pada daerah-daerah agar menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan bekal di dalam membahas bersama eksekutif.

Pemerintah serta DPRD sebagai pengarah dalam pembangunan serta sebagai pelaksana dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, harus mengejawantahkan perannya lewat penggalian, pembinaan, serta pengembangan segenap potensi dari rakyat agar bisa membuatnya sebagai modal dasar serta memperhitungkannya dalam penentu strategi serta arah pembangunan daerah.

Diklat Peran DPRD dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Evaluasi adalah proses untuk menentukan nilai maupun pentingnya suatu kegiatan, program, atau kebijakan. Evaluasi menurut PP 39 Tahun 2006 yaitu rangkaian kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan atau input, keluaran atau output, serta hasil atau outcome pada rencana serta standar yang sudah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat tingkat dari keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan.

Melalui kajian pada manajemen serta output pelaksanaannya dan permasalahan yang dihadapi. Untuk selanjutnya bisa menjadi bahan evaluasi kinerja program atau kegiatan berikutnya. Jadi, evaluasi dari DPRD sangat penting dalam kaitannya pada pembangunan daerah.

Itulah di atas peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Jadwal Diklat Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Jadwal Bimtek Agustus 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek September 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
07 - 08 September 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

13 - 14 September 2018
19 - 20 September 2018
27 - 28 September 2018

Jadwal Bimtek Oktober 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Oktober 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

12 – 13 Oktober 2018
17 – 18 Oktober 2018
26 – 27 Oktober 2018

Jadwal Bimtek November 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
02 – 03 November 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

08 – 09 November 2018
15 – 16 November 2018
22 – 23 November 2018
29 – 30 November 2018

Jadwal Bimtek Desember 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
05 – 06 Desember 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

14 – 15 Desember 2018
19 – 20 Desember 2018
27 – 28 Desember 2018

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Sebesar Rp. 4.500.000.

  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri

Telepon Pusdiklat Pemendagri




Atau bisa mengisi form pendaftaran yang tersedia di situs ini


Form Pendaftaran Bimtek


Untuk pendaftaran bimtek silahkan isi form dibawah ini, atau bisa juga dengan menghubungi kami secara langsung melalui Telepon / SMS / WA: 08121391177


Jika setelah melakukan pendaftaran lewat form diatas namun belum ada konfirmasi dari team kami, maka anda bisa menanyakannya langsung lewat nomor yang tertera diatas.

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. Twin Sharing untuk peserta menginap.

  3. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  4. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  5. Sertifikat Pelatihan.

  6. Bonus dan Promo




  1. City Tour (Peserta wajib konfirmasi).

  2. Antar dan Jemput di Bandara Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta wajib konfirmasi).


*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Jika anda masih memiliki pertanyaan mengenai Bimtek Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang akan diadakan oleh Pusdiklat Pemendagri, bisa menghubungi team kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *