Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD

Kinerja pemerintah bisa dikatakan berhasil atau tidak terlihat dari pelaksanaan otonomi daerah yang dicerminkan dari beberapa perubahan, baik yang ada di lingkungan masyarakat, seperti pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang mulai meningkat secara signifikan, keadilan yang merata, keadaan yang tidak hanya berkembang melainkan sudah ada kemajuan, serta adanya keseimbangan antara pusat, daerah dan antar daerah.

Beberapa hal tersebut dapat terwujud dengan lancar dan baik, salah satu faktornya yaitu ketika APBD dilakukan dengan baik pula dan sebenar-benarnya. Maka dari itu diperlukan sosialisasi sebagai pedoman umum dalam penyusunan APBD.

Untuk itu kami dari Pusdiklat Pemendagri akan melakukan sebuah Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD, untuk membantu aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Untuk pendaftaran dan info lebih lengkap silahkan hubungi kami:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Telpon / SMS / WA: 08121391177
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id

Jika ada pertanyaan lebih lanjut jangan ragu untuk menghubungi kami, team Pusdiklat Pemendagri siap melayani.

Info Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD

Pusdiklat Pemendagri akan melaksanakan Bimtek Keuangan untuk kelancaran setiap proses pemerintahan, karena keuangan adalah bidang yang paling penting dan vital. Maka dari itu setiap aparatur pemerintahan yang mengurus keuangan haruslah benar-benar kompeten dan mampu bekerja secara maksimal. Sehingga pekerjaan dari bidang yang lain pun akan terbantu dan juga pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

Pentingnya Penyusunan APBD Untuk Keberlangsungan Pemerintahan

Diketahui, pada saat ini pendekatan kinerja digunakan pemerintah sebagai penganggaran yang berbasis. Jelas dalam hal ini reformasi anggaran tentu tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun diikuti dengan perubahan proses dalam penyusunan anggaran yang sesuai dalam kaidah yang berlaku.

Pada dasarnya, APBD isinya tentang rencana-rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat selama satu periode anggaran tersebut. Durasi waktu anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember atau satu tahun setiap periodenya.

Evaluasi Rutin

Kinerja pemerintah dalam pelaksanaan perwujudan APBD ini dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui evaluasi dari laporan APBD yang tersedia. Maka dari itu setiap alokasi APBD harus disesuaikan atau diseimbangkan dengan pelayanan yang akan dicapai agar sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini.

Tidak sekedar diseimbangkan dengan pelayanan yang akan dicapai. Penyusunan APBD tahun 2018 tentu harus disamakan dengan kebijakan pusat, tentu dalam hal ini pemerintah yang berwenang telah melakukan kerjasama dengan membuat Rencana Kerja Pemerintah atau disebut RKP tahun 2018. Dalam penyusunan dan pembahasannya sangat diharapkan pemerintah harus lebih cermat dan komprehensif.

Bukti bahwa pemerintah daerah dengan pemerintah pusat telah melaksanakan sinkronisasi kebijakan dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018.

Selain itu, agar terwujudnya tujuan dan pencapaian sesuai rencana. DPRD juga diharapkan terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, serta lebih teliti dalam melakukan anggaran serta pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah.

Dalam mencapai hasil sesuai pendekatan kinerja pemerintah tahun ini, serta pemantapan untuk memahami mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan, dan belanja Daerah. Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan Sosialisai Umum Penyusunan APBD tahun 2018 dibeberapa tempat yang menjadi lokasi strategis. Pelaksanaan sosialisasi umum ini sendiri akan dilaksanakan di beberapa kota yang ada di Indonesia.

Jadwal Bimtek

Berikut ini adalah jadwal dan lokasi untuk Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD di tahun 2018:

Untuk materi lainnya mengenai keuangan bisa anda lihat di halaman “Bimtek Keuangan“.

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan Membayarkan biaya Bimtek Sebesar: Rp. 4.500.000 (Fasilitas Penginapan) Rp. 3.500.000 (Tanpa Fasilitas Penginapan) Membawa Surat Tugas/SPPD. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti. Fasilitas Peserta Bimtek Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai Twin Sharing untuk peserta menginap. Seminar Kit & Tas Ekslusif; Coffee Break, Lunch & Dinner. Sertifikat Pelatihan. Bonus dan Promo Antar dan Jemput di Bandara Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang (Peserta wajib konfirmasi). *Syarat dan Ketentuan Berlaku *Jadwal, Harga dan Lokasi Pelatihan Sewaktu-waktu dapat berubah

Semoga kami bisa menjadi rekanan anda dalam menjalankan Bimtek Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD, jika ada pertanyaan jangan ragu untuk menghubungi kami.