Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah

Pendekatan yang digunakan untuk penyusunan dokumen anggaran salah satunya dengan pendekatan penganggaran basis kinerja (PBK). Memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan dan memperhatikan efisiensi pencapaian kinerja.

RKA sendiri merupakan rencana kerja dan anggaran yang merupakan dokumen penganggaran dan perencanaan. Isinya berupa program, kegiatan dari SKPD dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut.

Untuk mempelajari Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah, maka kami dari Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan bimtek keuangan untuk pemerintahan. Tujuannya sendiri adalah agar aparatur sipil negara dapat mengelola rencana kerja dan anggaran pemerintahan.

Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah

Untuk info dan pendaftaran, silahkan hubungi kami melalui:

Jl. Cemara Ujung Blok 11 no.2, Lantai 2
Telpon / SMS / WA: 08121391177
Email: info@pusdiklatpemendagri.co.id

Anda bisa bertanya mengenai jadwal, materi dan juga meminta undangan bimtek dari kontak diatas. Atau silahkan berkomentar dibawah dengan menyertakan Email dan Nomor yang bisa dihubungi.

Info Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah

RKA dan DPA termasuk dokumen penjabaran dan penganggaran. Berisi program atau kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut.

Sedangkan RKA dari satuan kerja perangkat daerah atau SKPD/DPA memuat rencana pendapatan. Membuat belanja untuk setiap program yang direncanakan dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tahun yang direncanakan. Dirinci mulai dari rincian objek pendapatan, pembiayaan, belanja dan prakiraan maju untuk tahun-tahun berikutnya.

RKA ini disusun supaya dapat mewujudkan sinergitas. Pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan mewujudkan efisiensi dari alokasi sumber daya untuk pembangunan daerah. Dengan begitu RKA harus dapat dilaksanakan dan terukur sesuai kemampuan anggaran.

Penyusunan RKA-DPA juga berdasarkan prestasi kerja dan indikator kinerja atau pencapaian kinerja, standar satuan harga, analisis standar belanja dan standar pelayanan minimal.

Semua hal tersebut haruslah dikuasai oleh aparatur sipil negara sehingga hasil kerjanya bisa maksimal dan sesuai tujuan awal. Maka dari itu Pusdiklat Pemendagri akan menyediakan sarana untuk pembelajaran tersebut, berupa pelatihan atau bimtek keuangan daerah. Untuk selanjutnya anda bisa mendaftarkan diri dengan terlebih dahulu mencocokkan waktu anda dengan jadwal dibawah ini.

Jadwal Bimtek Keuangan Daerah

Berikut ini adalah jadwal bimtek keuangan dengan materi “Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah”:

Jadwal Bimtek Juli 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
06 – 07 Juli 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

11 – 12 Juli 2018
20 – 21 Juli 2018
26 – 27 Juli 2018

Jadwal Bimtek Agustus 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek Oktober 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Oktober 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

12 – 13 Oktober 2018
17 – 18 Oktober 2018
26 – 27 Oktober 2018

Jadwal Bimtek September 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
03 – 04 Agustus 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

09 – 10 Agustus 2018
14 – 15 Agustus 2018
24 – 25 Agustus 2018
29 – 30 Agustus 2018

Jadwal Bimtek November 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
02 – 03 November 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

08 – 09 November 2018
15 – 16 November 2018
22 – 23 November 2018
29 – 30 November 2018

Jadwal Bimtek Desember 2018 Pusdiklat Pemendagri

TanggalTempat Pelaksanaan
05 – 06 Desember 2018

  • Hotel Ibis Style Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Cemerlang Bandung

  • Hotel Losari Beach Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Santosa Lombok

14 – 15 Desember 2018
19 – 20 Desember 2018
27 – 28 Desember 2018

Jika masih ada pertanyaan atau hal yang masih kurang dimengerti, silahkan langsung hubungi kami. Sedangkan untuk info materi yang lebih lengkap di bidang keuangan maka bisa lihat di halaman Bimtek Keuangan.

Syarat dan Ketentuan Untuk Mengikuti Pelatihan



  1. Membayarkan biaya Sebesar Rp. 4.500.000.

  2. Membawa Surat Tugas/SPPD.

  3. Melakukan konfirmasi untuk pendaftaran peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan diklat dimulai.

  4. Pendaftaran dapat dilakukan melalui telpon / sms / wa dengan menyebutkan pilihan materi dan juga jadwal diklat yang akan diikuti.


WA Pusdiklat Pemendagri

Telepon Pusdiklat Pemendagri




Atau bisa mengisi form pendaftaran yang tersedia di situs ini


Form Pendaftaran Bimtek


Untuk pendaftaran bimtek silahkan isi form dibawah ini, atau bisa juga dengan menghubungi kami secara langsung melalui Telepon / SMS / WA: 08121391177


Jika setelah melakukan pendaftaran lewat form diatas namun belum ada konfirmasi dari team kami, maka anda bisa menanyakannya langsung lewat nomor yang tertera diatas.

Fasilitas Peserta Bimtek



  1. Pelatihan selama 2 hari atau hingga materi selesai

  2. BONUS 1 JUTA RUPIAH (Khusus untuk 50 orang Pendaftar Pertama).

  3. Menginap 3 malam dan bisa sharing dengan narasumber.

  4. Seminar Kit & Tas Ekslusif;

  5. Coffee Break, Lunch & Dinner.

  6. Sertifikat Pelatihan.

  7. Antar dan Jemput di Bandara (Untuk Peserta Group Minimal 5 Orang).

  8. Akan ada bonus tambahan jika anda bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya.

Sekilas Mengenai Materi Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah

Review Pada RKA-SKPD

Bentuk kegiatan pengawasan yang saat ini sedang dilakukan oleh pengawas Provinsi dan Kabupaten salah satunya dengan melakukan review atas RKA-SKPD serta RKA-PPKD bersamaan dengan proses pembahasan dari kedua review tersebut yang akan dilakukan oleh TAPD.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin kepatuhan kaidah penganggaran. Sebagai quality assurance, kepala daerah harus menugaskan aparat pengawas intern atau APIP. APIP ini akan melakukan review atas RKA-PPKD dan RKA-DPA bersama proses pembahasan.

Hal-hal yang perlu direview sendiri mulai dari memeriksa program dan kegiatan yang merupakan cerminan. Memeriksa lokasi kegiatan yang lebih spesifik, memeriksa anggaran lebih spesifik dan memeriksa prakiraan maju anggaran dan indikator yang telah disusun lebih akurat.

Periksa juga indikator kinerja yang sesuai dang lebih akurat. Apakah RKA sudah sesuai dengan rencana, pagu indikatif dan sudah disusun sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.

Pedoman Penyusunan RKA-DPA

Untuk rancangan surat biasanya akan berpedoman pada PPA yang dialokasikan pada setiap program SKPD/DPA lengkap dengan pendapatan dan pembiayaan. Sinkronisasi program, kegiatan yang berkenaan dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan.

Terdapat batas waktu untuk penyampaian RKA-SKPD, banyak hal yang perlu mendapat perhatian dari setiap prinsip yang terkait. Sedangkan dokumen yang digunakan sebagai lampiran seperti PPA, KUA, kode rekening APBD, analisis standar belanja, format RKA-SKPD dan standar satuan harga.


Demikian info Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah dari Pusdiklat Pemendagri. Untuk info lebih lanjut, jangan sungkan untuk menghubungi kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *