Kategori: Bimtek Barang dan Aset

Bimtek Aset Daerah 2019

Bimtek Aset Daerah 2019 Aset Daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Pengadaan Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Penggunaan Penatausahaan Pemanfaatan atau penggunaan […]

Bimtek Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Aset yang sudah lama tidak digunakan dan tidak dapat digunakan dengan optimal lagi, maka akan dilakukan penghapusan terhadapt barang milik daaerah tersebut. Dengan penghapusan ini dianggap lebih menguntungkan bagi daerah karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari manfaat kegunaannya. Pemindahtanganan berarti pengalihan kepemilikan berang milik daerah. Pemindahtanganan ini termasuk dalam lingkup pengelolaan barang milih […]

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah

Diklat Penatausahaan Barang Milik Daerah Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut berisi tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebelumnya di PP Nomor 27 Tahun 2014 berisi tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta penyempurnaannya dan keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan. Dalam […]

Bimtek Pemeriksaan Aset Tetap

Aset tetap dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) didefinisikan sebagai aktiva berwujud yang diperoleh dengan bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu. Aset digunakan dalam operasi sebuah perusahaan yang tidak untuk dijual dalam kegiatan perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Ciri aset tetap dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual kembali ataupun diperdagangkan. Namun […]

Bimtek Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset

Setiap organisasi tentu mempunyai aset, baik yang bentuk berwujud (tangible) atau tidak berwujud (intagible). Setiap aset yang telah dimiliki tersebut tentu harus memberikan nilai guna yang tinggi bagi perusahaan. Sebagian besar orang mendengar istilah “manajemen aset” tentu terdengar cukup tabu. Mengingat, sebagian besar dari mereka mengetahuinya secara terpisah yaitu manajemen dan aset. Manajemen mencakup 4 […]

Bimtek Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Bimtek Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 Barang Milik Negara/ Daerah (BMN/D) pada dasarnya digunakan untuk suatu penyelenggaraan tugas inti serta fungsi kementrian suatu negara, lembaga atau SKPD. Untuk menjamin atau memastikan ketertiban terhadap penggunaan, pemakai barang harus melaporkan kepada pihak pengelola barang atas seluruh Barang Milik Negara/Daerah yang […]

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 27 Tahun 2014

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sesuai PP No. 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013 Pengelolaan aset atau barang milik daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 27 Tahun 2014 terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Salah satu yang […]

Bimtek SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah)

Bimtek Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA) – Tata kelola dari sistem pemerintahan yang baik dan terukur (tangible) merupakan komitmen dan telah menjadi kebijakan dari setiap organisasi. Tentu, dengan adanya sistem manajemen yang baik dan aplikatif dapat mempermudah dalam penyelenggaraan berbagai tugas-tugas ataupun pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah penerapan aplikasi atau Sistem […]

Bimtek Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset

Penghapusan menurut Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 serta peraturan menteri dalam negeri no. 17 tahun 2007 adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghapus barang milik daerah/negara dari daftar barang dengan cara menerbitkan surat keputusan dari pihak yang berwenang dalam membebaskan pengguna serta kuasa pengguna atau pengelola dari kewajiban/tanggung jawab administrasi serta fisik barang yang […]